War" Anggaran MBG dan Hilangnya Logika Pangan Rakyat
War" Anggaran MBG dan Hilangnya Logika Pangan Rakyat
Wacana efisiensi anggaran dalam
program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diumumkan pemerintah beberapa waktu
lalu memantik perdebatan publik di tengah jalan. Kebijakan ini muncul dari
kebutuhan mendesak untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) tetap terkendali di tengah tekanan harga energi global.
Sepintas, langkah penghematan Rp50
triliun per tahun dengan mengurangi frekuensi pemberian MBG terlihat seperti
kebijakan fiskal yang bertanggung jawab. Mekanismenya sederhana: satu hari
dihilangkan, Rp1 triliun per hari bisa dihemat. Namun, di balik angka-angka
efisiensi tersebut tersimpan persoalan yang jauh lebih mendasar tentang hak
rakyat atas pangan bergizi.
Mengangkat isu aktual efisiensi MBG,
memberi konteks bahwa kebijakan ini lahir dari tekanan fiskal global, lalu
menggiring pada pertanyaan moral: apakah logika pasar (efisiensi) boleh
mengalahkan hak dasar warga negara?
Program MBG bukan sekadar distribusi
makanan, melainkan intervensi negara terhadap masa depan generasi bangsa yang
mengandung nilai keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak gizi anak. Di
sinilah perdebatan mengenai "perang" anggaran ini menemukan
relevansinya. (Ini adalah posisi penulis: kritis terhadap kebijakan efisiensi
yang mengorbankan hak penerima manfaat.)
Pemerintah menyebut efisiensi dengan
menghapus jadwal Sabtu dan hari libur sekolah bisa menghemat sekitar Rp1
triliun per hari . Per bulan, penghematan mencapai Rp4 triliun, dan dalam
setahun, lebih dari Rp50 triliun dapat ditekan dari APBN . Hingga pertengahan
April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat sudah mencapai Rp60 triliun .
Kondisi ini menunjukkan bahwa beban fiskal program prioritas memang nyata.
Namun justru di sinilah letak ironinya: mengapa solusi yang diambil justru
mengorbankan kuantitas pemberian makanan, bukan mengevaluasi tata kelola yang
boros?
Gambar 1.1 Makan Bergizi Gratis
untuk Anak Sekolah
Apakah negara sedang berhitung
untung-rugi dari panggul anak-anak yang rentan stunting? Mengurangi frekuensi
makan bergizi gratis berarti mengurangi 52-60 kali pemberian makan per anak
dalam setahun (karena Sabtu dan libur sekolah dihapus). Bagi keluarga miskin
yang menggantungkan asupan gizi anak dari program ini, satu hari tanpa MBG
bukanlah soal efisiensi fiskal, melainkan soal hilangnya jaminan gizi. Ada
perbedaan mendasar antara "berhemat di anggaran" dan "berhemat
di piring makan anak bangsa".
Yang lebih mengkhawatirkan adalah
fakta bahwa efisiensi dilakukan sementara tata kelola program ini masih
karut-marut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan fakta mengejutkan:
dari total anggaran triliunan rupiah yang digelontorkan untuk MBG, serapan
untuk bahan pangan hanya sekitar Rp34 miliar. Sisanya habis untuk biaya
operasional seperti mobil, kaos, hingga wadah makan. Ini menunjukkan bahwa
permasalahan bukan pada besaran anggaran atau frekuensi pemberian, melainkan
pada ketidakefisienan dan potensi kebocoran anggaran yang sistemik.
Di sisi lain, tata kelola
kelembagaan juga bermasalah. Center of Economic and Law Studies (Celios)
menyoroti banyaknya tim yang terlibat dalam satu program, mencerminkan lemahnya
kapasitas kelembagaan dan berpotensi membebani anggaran negara dari sisi honorarium.
Ironisnya, di tengah "perang" efisiensi ini, pemerintah justru
berencana meluncurkan National Command Center untuk MBG pada pertengahan Mei
2026 . Membangun pusat komando baru ketika dapur-dapur MBG (Satuan Pelayanan
Pemenuhan Gizi/SPPG) banyak yang tidak layak, bahkan 1.780 SPPG dihentikan
sementara karena tak punya instalasi pengolahan air limbah atau sertifikat
higienitas , adalah logika yang sulit diterima.
Gambar 1.2 Petugas Pelayanan MBG
Jika logika yang bekerja adalah
efisiensi semata, maka dampaknya akan berantai. Penghematan Rp50 triliun bisa
berarti pemutusan hubungan kerja bagi ratusan ribu juru masak dan tenaga
distribusi yang bekerja di sekitar 26.000 SPPG yang sudah berdiri . Sementara
target pelatihan untuk 666.000 penjamah makanan baru tercapai 33 persen . Pemutusan
jadwal bisa mengacaukan ekosistem usaha mikro kecil yang memasok bahan pangan
ke SPPG-SPPG tersebut.
Tidak dapat disangkal bahwa tekanan
fiskal akibat kenaikan harga energi global memang nyata .Dan pemerintah harus
menjaga defisit APBN. Wakil Menteri Keuangan berargumen bahwa penghapusan Sabtu
lebih logis karena anak-anak tidak perlu datang ke sekolah di hari libur hanya
untuk mengambil jatah MBG . Argumen ini masuk akal dari sisi praktis dan
logistik. Namun, bukankah lebih "logis" jika efisiensi dilakukan
dengan memangkas biaya operasional yang tidak perlu (kaos, mobil, pusat komando
baru) daripada memotong hak gizi anak?
Karena itu, solusi terhadap
"perang" anggaran MBG tidak bisa hanya dengan memotong frekuensi
pemberian makan. Inovasi diperlukan, tetapi harus menjaga prinsip dasar bahwa
negara hadir untuk menjamin gizi rakyatnya. Langkah-langkah yang lebih
komprehensif perlu diarahkan pada:
Pertama, moratorium sementara dan
audit menyeluruh. Celios mendorong pemerintah mempertimbangkan moratorium
sementara program MBG untuk melakukan perbaikan menyeluruh, terutama terkait
kapasitas kelembagaan dan penelusuran potensi kebocoran anggaran . Audit
investigatif terhadap penggunaan anggaran triliunan rupiah harus menjadi
prioritas, terutama mengklarifikasi kebenaran informasi bahwa serapan untuk
bahan pangan hanya Rp34 miliar .
Kedua, perbaikan tata kelola, bukan
pemotongan jatah. Darurat higienitas SPPG harus diatasi dengan pelatihan massal
(yang selama ini sudah disediakan Kementerian Kesehatan secara gratis untuk
666.000 penjamah makanan) . Tingkatkan kompetensi sumber daya manusia di BGN
dan SPPG, jangan malah membangun pusat komando baru yang boros.
Ketiga, integrasi data dan
penyaluran tepat sasaran. Badan Gizi Nasional (BGN) sedang berupaya memperkuat
akurasi data penerima MBG melalui integrasi lintas kementerian . Ini langkah
tepat. Pastikan yang menerima MBG adalah benar-benar mereka yang membutuhkan,
sehingga efisiensi bisa dilakukan di sisi sasaran, bukan di sisi frekuensi.
Langkah-langkah tersebut memang
membutuhkan waktu dan tidak menghasilkan "hemat Rp. 1 triliun per
hari" secara instan. Namun, pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan
jauh lebih sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi fondasi negara dalam
melayani hak dasar warganya.
Makan Begizi Gratis
(MBG) merupakan salah satu program unggulan Sebab dari itu, seharusnya
pemerintah tidak hanya melakukan investasi jangka panjang yang bertujuan untuk
membangun kualitas daripada sumber daya manusia, tetapi pemerintah harus juga melakukan
efesiensi anggaran yang tidak berorientasi pada penghematan jangka pendek, dan
yang lebih utama harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan
anak-anak saat ini. Efisiensi anggaran memang merupakan bagian penting dari
pengelolaan keuangan negara, akan tetapi dalam penerapannya perlu dilakukan
secara tepat dan tidak mengurangi dari tujuan utama progam.
Permasalahan MBG bukan
hanya terletak pada besarannya anggaran yang dialokasikan, tetapi pada
efektivitas dan tata kelola, transparansi penggunaan dana, serta
pelaksanaannya, Jika masih ditemukan pemborosan pada biaya operasional,
lemahnya pengawasan dan belum optimal masalah distribusinya, maka langkah
pembenahan seharusnya diutamakan pada aspek-aspek tersebut dan bukan
menguraangi pada pemberian penerima manfaat.
Pemerintah seharusnya
lebih memperkuat sistem pengawasan, perbaikan infrastruktur pendukung, serta
melakukan audit secara berkala. Partisipasi dari masyarakat, akademisi, media
dan pengawas lain sangat penting untuk mengawal dari pelaksanaan program agar
berjalan secara transpiring dan sesuai dengan tujuan bersama.
Keberhasilan dari
program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak diukur dari kemampuan negara dalam
penghematan anggaran, melainkan juga kemampuan pemerintah dalam pemenuhan gizi
anak-anak yang terpenuhi dengan baik, merata dan berkelanjutan.
Sumber/ Refrensi;
Al Ghifari¹, R., Aziz, D. A., Hendrianto, P. A., Dimas,
T., & Harry⁴, D. C. D. Makan Siang atau Makan Suara? Analisis Komparatif
Program Makan Bergizi Gratis sebagai Instrumen Permanent Campaign dan Strategi
Klientelisme di Indonesia dan Inggris Raya.
Masruri, G., & Nugraha, H. (2026). Program Makan
Bergizi Gratis sebagai Instrumen Politik Janji Pemilu: Analisis Kebijakan
Anggaran dan Dampaknya terhadap Kualitas Pendidikan Indonesia dalam Menyongsong
Indoensia Emas 2045. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital
Business, 4(4), 12100-12108.
Saputra, R., & Hasan, F. N. (2024). Analisis Sentimen
Terhadap Program Makan Siang & Susu Gratis Menggunakan Algoritma Naive
Bayes. Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis, 6(3),
411-419.
Komentar
Posting Komentar